October 17, 2019

Ini Tanggapan Ketua KPK Setelah UU KPK Yang Baru Berlaku

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo memastikan bahwa lembaga yang dia pimpin akan tetap bekerja seperti biasa walaupun revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 akan mulai berlaku pada Kamis, 17 Oktober 2019.

"Kita semua mengetahui bahwa dalam beberapa menit lagi revisi UU KPK sesuai dengan peraturan perundangan yang baru akan mulai berlaku," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ini Tanggapan Ketua KPK Setelah UU KPK Yang Baru Berlaku

Walaupun dalam UU KPK yang direvisi tersebut diduga terdapat pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut, Agus memastikan bahwa tidak akan ada perubahan dalam kinerja KPK termasuk penindakan.

"Kami tekankan bahwa terdapat dua pekerjaan di KPK yang tidak akan berubah. Misalnya besok pada penyelidikan yang perlu dilakukan, ada OTT, ya tetap akan dilakukan," kata Agus.

Walaupun demikian, Agus tetap berharap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dapat mempertimbangkan kembali penerbitan Perpu setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Lalu kedua kami masih memohon setelah Presiden Jokowi kembali dilantik dapat mempertimbangkan kembali opsi mengeluarkan Perppu yang sangat diharapkan tersebut," kata Agus.

Pemerintah Apresiasi Pencapaian Atlet Voli Di Kejuaran World Beach Game I

Tim voli pantai putra Indonesia yang berhasil mendapatkan medali perunggu pada World Beach Games I, Doha, Qatar tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tanggerang.

Kedatangan dari tim voli pantai putra Indonesia disambut oleh Plt Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Yuni Poerwati, Ketua Umum PBVSI Pusat, Imam Sudjarwo beserta perwakilan dari KOI dan jajarannya.

Pada kesempatan tersebut, Imam Sudjarwo mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya dengan prestasi yang diraih tim voli pantai putra terutama ini merupakan kali pertama bermain di ajang dunia untuk kategori 4x4.

"Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas prestasi anak-anak tim putra bola pantai pada World Beach Games I, di Doha, Qatar. Mereka memperoleh prestasi medali perunggu," kata Imam ketika ditemui di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Pemerintah Apresiasi Pencapaian Atlet Voli Di Kejuaran World Beach Game I

Kebanggaan tersebut menjadi berlipat lantaran tim voli yang dikirim bukanlah pemain utama yang dimiliki oleh PBVSI akan tetapi layer kedua dikarenakan layer pertama tengah menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi SEA Games yang akan dimainkan di Filipina tahun depan.

Imam menilai bahwa kemenangan ini dapat dijadikan motivasi tidak hanya di voli pantai akan tetapi juga cabang olahraga lain.

"Kalau ternyata kita dapat pembinaan yang bagus dan ada sebuah regenerasi pemain baru. Kita coba dengan pemain baru," jelasnya.

Perasaan bangga juga diungkapkan oleh perwakilan dari Kemenpora, Yuni Poerwati. Menurutnya, jika dalam sebuah cabang olahraga terdapat pembinaan yang baik sehingga dapat tercipta regenerasi pemainnya maka tidak tertutup kemungkinan prestasi akan terus berdatangan.

"Contohnya pada voli pantai ini. Pemain yang berpartisipasi adalah pemain lapis kedua. Kalau nanti bisa diciptakan hingga lapis ke-10 sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada prestasi yang besar hadir," jelasnya.

Kemenpora pun menjanjikan akan ada bonus yang telah disiapkan oleh pemerintah sebagai bentuk aspresiasi untuk atlet yang berprestasi.

"Pasti ada bonus untuk mereka yang berprestasi. Ini kejuaraan dunia loh," jelasnya.

October 7, 2019

Bupati Lampung Utara Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Penyidik KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan yaitu Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pemerintah daerah kabupaten Kampung Utara.

"KPK membuka penyidikan baru dengan enam tersangka yang dimana salah satunya adalah kepala daerah di Provinsi Lampung yang berinisial AIM," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK.

Selain Agung, KPK juga menetapkan lima orang lain sebagai tersangka yaitu orang dekat dan kepercayaan dari AIM yaitu Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR dari Kabupaten Lampung Utara, Syahbuddin dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampunt Utara, Wan Hendri.

Bupati Lampung Utara Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Untuk dua orang tersisa lainnya merupakan dari pihak swasta selaku pelaksana proyek yaitu Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

Basaria menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dimana AIM mendapatkan hadiah terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Lampung Utara yang diberikan oleh pihak swasta.

Adapun total uang yang berhasil diamankan oleh KPK berjumlah Rp 728 juta.

Dalam kasus ini, Agung, Raden, Syahbuddin bersama Wan Hendri diduga menjadi penerima suap sedangkan Chandra dan Hendra yang berasal dari swasta menjadi pihak pemberi.

Akibat dari perbuatannya, Agung dan Raden dijerat dengan pasal 12 a atau b atas pasal 14 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar pasal 12 a atau b atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk pemberi yaitu Chandra dan Hendra diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jokowi Belum Membahas Isu Bergabungnya Gerindra Ke Pemerintah Dengan Partai Pengusung

Presiden Joko Widodo disebutkan belum berkomunikasi dengan PDI-P terkait dengan isu adanya kader Gerindra yang akan menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Hal tersebut diungkapkan bahwa Ketua DPP PDI-P yang sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani.

"Setuju tidak setuju, kita lihat saja nantinya. Presiden belum membahas ini juga. Semua partai juga belum bertemu dengan Presiden untuk membahas isu kader Gerindra yang akan masuk ke kabinet," kata Puan.

Puan menjelaskan bahwa keputusan apakah Gerindra akan masuk kedalam pemerintah 5 tahun kedepan tidaklah menjadi keputusan partainya sendiri akan tetapi menjadi keputusan bersama dari parpol koalisi pada Pilpres.

"Kan gak bisa serta merta PDI-P ini mengatakan iya, setuju ataupun tidak setuju. Masih ada partai lain di koalisi yang ikut dalam pemenangan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin," jelas Puan.

Jokowi Belum Membahas Isu Bergabungnya Gerindra Ke Pemerintah Dengan Partai Pengusung

Walaupun begitu, penentuan komposisi kabinet yang menjadi hak prerogatif Presiden ini tentunya juga tidak berarti bahwa penentuan akan ditentukan seleran oleh Presiden akan tetapi juga melalui perundingan dengan parpol pendukung didalam koalisi.

"Semua itu merupakan hak Presiden dan nantinya akan dibicarakan secara matang serta bersama-sama sehingga koalisi ini dapat solid mendukung pemerintah kedepan. Kita lihat saja nanti, kan pelantikan masih dua minggu lai," jelasnya.

Sementara itu, mengenai munculnya kabar bahwa Gerindra yang meminta tiga kursi kepada Jokowi, Puan hanya dapat menyerahkan keputusan ini kepada Presiden.

"Menteri itu kan domainnya Presiden selaku pemimpin tertinggi di eksekutif. Jadi kita harus menghargai hak tersebut walaupun nantinya parpol akan juga diminta pendapatnya," jelasnya
Partai Gerindra yang menjadi pengusung utama Prabowo - Sandi disebutkan akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tidak hanya itu, Gerindra disebutkan meminta jatah tiga menteri kepada Jokowi yang dimana diantaranya adalah Menteri Pertahanan.

Akan tetapi, kabar tersebut dibantah oleh Juru Bicara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjutak.

Dahnil mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar jika Gerindra meminta tiga menteri kepada Presiden Jokowi.

"Pada intinya, Pak Prabowo itu akan selalu siap untuk membantu bangsa dan negara dimanapun posisi beliau dan partainya. Yang jelas adalah beliau akan selalu aktif untuk memberikan masukan dan pemikiran bagi kemajuan bangsa," kata Dahnil.

October 1, 2019

Pemilihan Ketua DPD Sempat Heboh Karena Ada Suara Siluman

Proses pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah untuk masa jabatan 2019- 2024 diwarnai perdebatan. Perdebatan tersebut terjadi pada saat anggota DPD melakukan voting untuk menentukan calon ketua. Proses ini menjadi agenda utama dalam rapat paripurna ketiga untuk pemilihan Ketua DPD RI.

Sebelum voting dimulai, jumlah anggota yang hadir dalam rapat dan akan mengikuti proses pemilihan Ketua DPD adalah sebanyak 132 dari 136 anggota. Tetapi, ketika surat suara dihitung, terdapat 134 orang yang memberikan suara.

Beberapa anggota DPD yang hadir mengajukan protes dan mempertanyakan asal usul dua suara tambahan tersebut.

Pemilihan Ketua DPD Sempat Heboh Karena Ada Suara Siluman

"Bagaimana prosesnya dia ketambahan, karena dari awal dilakukan pengecekan itu ada 132 orang akan tetapi ketika pemunggutan terdapat 134 orang. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan secara rinci dan jelas dari pimpinan sementara," kata salah seorang anggota DPD yang menginterupsi pemilihan tersebut.

Beberapa anggota lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Mereka berpendapat bahwa seharusnya jika ada penambahan yang akan memberikan suara sebelum dan ketika voting harus diinformasikan ke seluruh anggota yang hadir supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota terutama para calon ketua yang akan dipilih.

Para anggota DPD menganggap bahwa pimpinan sidang dan kesekjenan telah lalai atas hal ini. Mereka pun meminta pimpinan untuk meminta maaf untuk kesalahan ini.

Menyikapi hal ini, pimpinan sidang pada paripurna ketiga tersebut, Jialyka Maharani meminta maaf. Dirinya mengakui adanya kesalahan dengan tidak menginformasikan dua anggota DPD yang terlambat datang setelah pengumuman jumlah anggota yang dilakukan pertama kali.

"Saya mohon maaf kepada bapak ibu karena terdapat disinformasi," katanya.

Rapat pun dilanjutkan dengan 134 anggota yang memberikan hak suara mereka yang akan dihitung satu per satu.

Para anggota DPD tersebut akan memilih empat kandidat yaitu La Nyalla Matalitti, Sultan Bachtiar, Nono Samporno dan Mahyudin.

Puan Maharani Pastikan DPR Akan Fokus Pada UU Prioritas

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR dalam lima tahun kedepan tidak akan banyak membuat UU. DPR dibawah kepemimpinannya akan lebih fokus pada RUU prioritas yang telah disepakati dengan eksekutif.

Dengan begitu, menurutnya kinerja DPR diharapkan akan lebih efektif.

"Harapan saya DPR nantinya tidak perlu membuat produk UU yang terlalu banyak, akan tetapi kami pilih mana yang menjadi prioritas dan itu akan jadi fokus dari DPR sehingga dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen.

Puan Maharani Pastikan DPR Akan Fokus Pada UU Prioritas

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menjelaskan bahwa DPR periode sebelumnya telah menunda pengesahan delapan RUU yaitu RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RKUHP, RUU Koperasi, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, RUU Minerba dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurutnya, UU tersebut akan dijadikan prioritas dengan mekanisme dan tata tertib yang akan dibuat.

"Sudah ada delapan UU yang kemarin dalam periode sebelumnya yang kemudian akan ditunda. Tentu saja ini akan menjadi pembahasan prolegnas dalam DPR periode lima tahun kedepan. Akan tetapi, tentu saja mekanisme dan tata cara akan kita lakukan setelah tata tertib yang akan datang disusun," jelasnya.

Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa dirinya bersama empat pimpinan lainnya akan melakukan kajian terlebih dahulu dengan RUU yang ditunda. Setelah itu, pihaknya akan menyiapkan tata tertib untuk dapat melanjutkan pembahasan.

"Saya akan melihat dulu karena pimpinan untuk lima tahun ke depan baru dilantik. Saya akan melihat terlebih dahulu bagaimana hasil dari pelaksanaan UU yang kemudian ditunda itu. Apakah akan kita bahas dalam tata tertib yang bagaimana," jelasnya.

Gugatan Terhadap Wynn Resorts Menunjukkan Lingkungan Kerja Yang Kurang Bersahabat Dengan Wanita

Gugatan hukum dimasukan terhadap Wynn Resorts dan Steve Wynn yang memperlihatkan bahwa lingkungan kerja di bandar casino tersebut tetap tidak bersahabat dengan perempuan melalui sebuah tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan CEO.

Gugatan dimasukan atas nama dari seorang therapis pijat di Wynn Resorts yang mengatakan bahwa eksekutif di perusahaan tersebut telah menyerang mental korban dengan menyebut mereka sebagai prostitusi.

Ini menjadi tuduhan bahwa perusahaan terus mendukung para pelaku di Wynn melalui memorandum dan pegawainya.

Gugatan Terhadap Wynn Resorts Menunjukkan Lingkungan Kerja Yang Kurang Bersahabat Dengan Wanita

Gugatan ini juga mengklaim bahwa pelaku menyalahkan korban atas lingkungan kerja yang diskriminasi, menyusul kasus utama yang pertama yang dimasukan terhadap CEO Wynn.

Wynn mundur dari operator dan bandar judi terpercaya tersebut sebagai CEO dan Chairman pada Februari 2018 setelah beberapa klaim atas perilaku yang tidak pantas dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Wynn walaupun dirinya membantah semua tuduhan tersebut.

Pada gugatan asli, Massachusetts Gaming Commission memerintahkan Wynn untuk membayar denda sebesar 35 juta dollar AS dan mengatakan bahwa pelaku menunjukkan sedikit ketertarikan untuk mencegah kasus yang sama di masa depan.

Wynn Resorts dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa lingkungan kerja yang mereka miliki sangatlah adil, mendukung dan terbuka. Operator tersebut menyampaikan bahwa siap untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghadapi tuduhan yang dituduhkan kepada mereka.