September 5, 2019

Pemerintah Godok Peraturan Untuk Menargetkan Pajak Pada Netflix dan Spotify

Pemerintah berencana menarik Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada pelanggan layanan jasa dari perusahaan luar negeri yang menyediakan layanan untuk konsumen Indonesia seperti Netflix dan Spotify.

Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menjelaskan bahwa rencana tersebut telah masuk dalam RUU Kententuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

"Nanti akan kami tunjuk Subyek Pajak Luar Negeri yang berfungsi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dari pelanggan," jelasnya.

Pemerintah Godok Peraturan Untuk Menargetkan Pajak Pada Netflix dan Spotify

SPLN nantinya adalah para penyedia layanan sehingga nantinya para penyedia layanan ini akan memungut PPN dari para pelanggannya yang berada di Indonesia untuk semua transaksi yang berlangganan layanan tersebut.

Saat ini Ditjen Pajak mendapatkan kesulitan untuk dapat menarik pajak PPN dari para penyedia layanan media streaming karena masalah keterbatasan peraturan. Oleh karena itu, aturan baru tersebut perlu di buat sehingga Ditjen Pajak dapat menunjuk SPLN yang dapat dikenakan pajak PPN.

Diharapkan tahun ini RUU tersebut dapat masuk ke DPR dan dapat selesai pada 2020 yang akan datang.

"Kami tidak memiliki hak saat ini. Harus ada orangnya disini. Contohnya, Netflix tidak ada di Indonesia, fine. Sekarang kalau digunakan di Indonesia, pemerintah masih tetap dapat mengenakan pajak karena konsumsinya di Indonesia," kata dia.