September 5, 2019

Jokowi Tidak Mengetahui Ketok Palu Revisi UU KPK Di DPR

Seluruh fraksi di DPR telah menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan oleh Baleg DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang (5 September 2019). Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tidak tahu.

"Itu inisiatif dari DPR, saya belum tahu isinya gimana," kata Jokowi ketika menyerahkan sertifikat tanah bagi masyrakat di Rumah Radangk, Pontianak, Kalimantan Barat.

Jokowi Tidak Mengetahui Ketok Palu Revisi UU KPK Di DPR

Lebih lanjut, Jokowi hanya mengatakan bahwa KPK sejauh ini telah bekerja dengan sangat baik.
"Saya belum tahu bahwa revisi UU KPK, jadi saya belum dapat menyampaikan apa-apa," jelasnya.

Diberitakan bahwa Baleg bertekad untuk mengebut pembahasan revisi setelah diketok pada paripurna sehingga dapat selesai sebelum masa tugas DPR periode 2019-2024 yang akan berakhir pada 30 September ini.

"Ada tekad untuk menyelesaikan pada masa sidang ini," kata Anggota Baleg DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno.

Hendrawan percaya bahwa UU ini dapat selesai dalam waktu singkat karena seluruh fraksi di DPR telah satu suara. Politisi senior PDI-P tersebut juga mengklaim bahwa semua fraksi yang ada di Baleg telah sepakat untuk melakukan revisi pada UU KPK.

"Kalau tidak sepakat jadi ngapain dibawa ke paripurna hari ini. Kalau tidak kan menyebabkan penambahan pekerjaan rumah untuk DPR periode yang akan datang," kata Hendrawan.

Hendrawan mengaku bahwa dirinya optimis bahwa revisi UU ini akan diselesaikan dengan cepat karena DPR telah melakukan koordinasi dengan pemerintah.