September 10, 2019

Fraksi PKS DKI Jakarta Tolak Wacana Wagub Lebih Dari 1 Karena Tidak Sesuai Aturan

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Ahmad Yani mengatakan bahwa wacana untuk menambah satu posisi pada wakil gubernur DKI Jakarta tidaklah relevan dan melanggar aturan yang ada.

Sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomo 34 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur di pilih oleh DPRD DKI dengan membuka opsi wagub dapat diisi oleh lebih dari 1 orang.

Akan tetapi kemudian aturan tersebut dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 29 tahun 2007 pada pasal 10. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dpimpin oleh satu orang Gubernur dengan dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung dan berpasangan melalui sistem pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Fraksi PKS DKI Jakarta Tolak Wacana Wagub Lebih Dari 1 Karena Tidak Sesuai Aturan

"Tidak karena kita berdasarkan pada aturan tersebut. Didalam aturan tersebut wagub itu hanya satu orang tidak lebih," kata Yani.

Dirinya tidak menyebutkan secara khusus bahwa wagub lebih dari 1 orang merupakan hal yang salah akan tetapi PKS hanya berpatokan pada aturan yang menyebutkan bahwa wagub hanya dapat diisi oleh 1 orang saja.

"Ini berarti bahwa wagub ini penting. Kalau dulu bisa banyak sekarang kan hanya bisa 1 orang saja. Sesuai dengan peraturan saja. Aturannya kan cuma 2 cawagub dan nantinya baru akan dilakukan pemilihan," katanya.

Sejauh ini proses pemilihan wagub DKI masih berlarut-larut dan diharapkan akan segera dilanjutkan karena telah dimasukan kedalam tata tertib DPRD DKI Jakarta.

"Wagub insya allah pemilihannya sedang dibahas. Kita berupaya masukan dalam tatib DPRD," lanjutnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan supaya wagub DKI diisi oleh lebih dari 1 orang.
Ketua DPRD sementara yaitu Pantas Nainggolan mengatakan bahwa usulan tersebut tidaklah dimasukan kedalam tata tertib akan tetapi usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Kalau didalam tatib itu tidak ada. Ini hanya usulan yang muncul karena pada kenyataannya hingga jaman Bang Yos, wagub DKI itu ada 4 orang dan itu didukung oleh otonomi DKI yang berada di level provinsi," kata Pantas.