September 16, 2019

Aliansi Masyarakat Tolak Revisi KUHP Yang Telah Diselesaikan DPR Dan Pemerintah

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menolak Revisi kitab KUHP disahkan.
"RKHUP yang akan disahkan ini masih banyak masalah didalamnya baik secara substansi atapun proses pembahasan," kata Koordinator Aliansi Masyrakat Untuk Keadilan Demokrasi, Astried Permata di Kompleks Parlemen.

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat tersebut membacakan empat tuntutan yaitu mendesak pengesahan revisi di hentikan, meminta pemerintah untuk menarik revisi dan membahas ulang serta yang terakhir adalah meminta semua rapat pembahasan revisi KUHP harus dapat diakses publik.

"Meminta pemerintah untuk menarik revisi KUHP dan membahas ulang dengan menggunakan basis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu yang melibatkan semua pihak terutama para ahli hukum pidana. Kami juga meminta bahwa semua rapat penting mengenai pembahasan ini agar dapat diakses oleh publik," ujarnya.

Aliansi Masyarakat Tolak Revisi KUHP Yang Telah Diselesaikan DPR Dan Pemerintah

Aliansi menilai KUHP saat ini menjadi hanya pajangan pemerintah dan DPR karena pengesahan tersebut terkesan memaksakan kehendak.

"Kami kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menyerukan 'Tunda KUHP, Tunda Demi Semua, Hapus Pasal Ngawur'," lanjutnya.

DPR telah menyetujui bersama pemerintah untuk mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan antara Panja DPR dengan pemerintah sendiri telah selesai dilakukan.

"Panja DPR telah menyelesaikan revisi KUHP sebagai pengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan zaman kolonial. Dengan ini, misi bangsa Indoensia untuk dekolonialisasi hukum pidana nasional telah hampir selesai," kata anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi.

Menurut anggota dari fraksi Nasdem tersebut, Panja telah menyelesaikan tugas minggu lalu. DPR melakukan pembahasan bersama pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta pada tanggal 14 dan 15 September.