September 24, 2019

Polisi Masih Menahan Mahasiswa Di Gedung DPRD Sulsel Pasca Bentrok

Polisi menahan ratusan mahasiswa yang diamankan ketika bentrokan saat demo menolak UU KPK dan rancangan undang-undang lainnya di Gedung DPRD Sulawesi Selatan.

Mahasiswa yang ditahan dimasukkan kedalam salah satu ruangan yang ada di Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Polisi melucuti baju para mahasiswa sambil di interogasi satu per satu.

Beberapa diantaranya mengalami luka pukulan karena tindakan represif yang dilakukan oleh polisi.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Guntur Laupe yang diwawancara di Rumah Sakit Awal Bros Makassar mengatakan bahwa mahasiswa masih diamankan untuk diambil keterangan.

Polisi Masih Menahan Mahasiswa Di Gedung DPRD Sulsel Pasca Bentrok

"Pendemo yang kami amankan akan kami telusuri keterlibatannya. Jika memang tidak ada keterlibatan yang cukup besar atau signifikan maka akan kami lepaskan. Jika terdapat keterlibatan yang cukup signifikan seperti sebagai provokator maka akan kami amankan," kata Guntur.

Guntur menjelaskn bahwa tidak hanya mahasiswa yang menjadi korban dari bentrokan tersebut akan tetapi beberapa aparat kepolisian juga mengalami luka karena terkena batu yang dilemparkan oleh mahasiswa ketika bentrokan.

"Dari lemparan tersebut petugas melakukan pengamanan menggunakan tameng dan helm sehingga tidak banyak yang menjadi korban dari pelemparan batu walaupun beberapa sudah dibawa ke RS Bhayangkara," jelasnya.

Untuk korban mahasiswa sendiri saat ini tengah dirawat di Gedung DPRD Sulsel sedangkan 11 orang telah dipindahkan ke RS Awal Bros, Makassar.

Selain mendapatkan luka karena tindakan represif polisi, beberapa mahasiswa juga mengalami kelelahan sehingga pingsan dan harus dirawat ke rumah sakit.

Sementara itu, masih terdapat beberapa mahasiswa yang berada di sekitar Kantor DPRD Sulsel yang menunggu rekan-rekan mereka yang ditahan oleh polisi untuk dapat dibebaskan.

Polisi hingga saat ini masih menjaga cukup ketat Kantor DPRD Sulses yang dimana pada bagian pagar telah rusak oleh para pengunjuk rasa.

McMenemy Lebih Memilih Van Dijk Daripada Messi Pada Penghargaan Pemain Terbaik FIFA

Pelatih timnas Indonesia, Simon McMenemy memiliki pilihan berbeda ketika menggunakan hak suara untuk pemilihan pemain terbaik FIFA atau The Best FIFA Men's Year 2019.

Dirinya memilih untuk menempatkan Virgil Van Dijk pada posisi pertama sebagai pemain terbaik FIFA. Ini berbeda dengan pilihan kapten Timnas Indonesia, Andritany Ardhiyasa.

McMenemy pun menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai pilihan ketiga dan Kylian Mbappe pada posisi kedua.

Mengenai Messi? McMenemy memiliki pilihan yang sama dengan Andritany karena mereka berdua sama-sama tidak memasukkan Messi dalam daftar pemain terbaik pria FIFA.

McMenemy Lebih Memilih Van Dijk Daripada Messi Pada Penghargaan Pemain Terbaik FIFA

Sayangnya, pilihan Simon McMenemy justru gagal mendapatkan penghargaan tertinggi untuk pemain yang dimiliki oleh FIFA tersebut.

Acara yang digelar di Teatro alla Scala, Milan, Italia menghadirkan beberapa kategori termasuk didalamnya The Best FIFA Men's Player 2019.

Pada awalnya, Van Dijk telah diunggulkan akan memenangkan penghargaan tersebut karena pemain bertahan Liverpool sukses meraih gelar UEFA Champions League 2018-2019 bersama Liverpool.

Akan tetapi hasil akhir, Messi akhirnya keluar sebagai pemenang untuk kategori The Best FIFA Men's Player 2019.

Messi keluar sebagai pemenang setelah mendapatkan 46 poin yang disusul oleh Van Dijk dengan meraih 38 poin dan Ronaldo dengan 36 poin.

Walaupun tidak mendapatkan penghargaan pemain terbaik FIFA, penampilan dari Van Dijk sejauh ini dapat diacungi jempol karena berhasil membantuk Liverpool menorehkan clean sheet untuk 5 celan sheet di UEFA Champions League.

Selain mencatatkan clean sheet, Van Dijk juga mengukir 2 gol dan 2 assist dari 12 penampilan di UEFA Champions League.

Tidak hanya mencetak prestasi di klub, Van Dijk yang juga merupakan kapten dari timnas Belanda juga tampil sangat baik bersama dengan Belanda. Van Dijk selalu tampil penuh bersama Belanda di UEFA Nations League 2019.

Centre Back kelahiran Breda, Belanda ini tidak melewatkan satu menit bermain di UEFA Nations League. Selama UEFA Nations League, Van Dijk mencatatkan 2 clean sheet.

Van Dijk juga mencetak 2 gol dari 570 menit penampilan bersama Belanda dan menembus laga final hingga akhirnya dikalahkan oleh Portugal 0-1 di final pada Juni lalu.

IHSG Merosot Karena Aksi Demonstrasi Di Beberapa Kota

IHSG mengalami tekanan pada perdagangan hari Selasa. Jelang penutupan pada jam 15.00 WIB, IHSG tetap berada di zona merah dengan merosot 1,24 persen ke level 6.129,68.

Hal ini tidaklah lepas dari kondisi politik yang tidak stabil dengan banyaknya aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa kota besar di Indonesia sebagai bentuk penolakan untuk RUU KUHP dan UU KPK yang dianggap kontroversial.

Analis Jasa Capital Utama Chris Aprliony mengatakan bahwa pergerakan IHSG terus dibayangi oleh sentimen politik yang terus memanas di Indonesia.

IHSG Merosot Karena Aksi Demonstrasi Di Beberapa Kota

"Iya karena demo ada dimana-mana dan seperti tidak ada hentinya," kata Chris.

Dengan adanya aksi demo hingga saat ini yang bahkan jumlah massa yang terlibat semakin besar, membuat IHSG harus ditutup melemah pada perdagangan hari ini dengan proyeksi penurunan berada pada level 6.100.

Seperti yang diketahui, selama beberapa minggu terakhir ini terdapat gerakan massa yang menolak pengesahan UU yang dianggap bermasalah sehingga terjadi aksi demonstrasi di gedung DPR RI.
Bahkan semalam, demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas ini membuat lalu lintas pada jalan tol dalam kota tidak dapat digunakan sehingga memicu kekhawatiran banyak pihak.

Head of Research Samuel Sekuritas melihat bahwa demo ini menjadi alasan dari IHSG terus terpaku didalam zona merah dikarenakan harga indeks di negara lain tidaklah mengalami penurunan sama sekali.

Mengenai pernyataan bahwa KPK menjadi alasan dimana investor enggan masuk ke Indonesia, Chris memilih untuk tidak memberikan komentar apapun hingga dilakukan kajian mendalam mengenai pernyataan ini.

Chris sendiri menyarankan para investor untuk tidak panik dan lebih mencermati kinerja dari fundamental setiap emiten jika ingin mengakumulasi kepemilikan saham.

"Saran saya adalah investor tidaklah perlu panik. Kita kembali melihat fundamental perusahaannya saja. Selama kinerja perusahaan itu baik, justru sekarang waktu yang sangat tepat untuk melakukan aksi beli," jelas Chris.

September 16, 2019

Jefri Nichol Kembali Menjalani Lanjutan Persidangan Kasus Narkoba

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aktor muda Jefri Nichol. Pada sidang kali ini, pengadilan mengagendakan kesaksian dari saksi.

Jefri Nichol pada sidang ini terlihat sangat siap untuk menjalani persidangan. Menggunakan kemeja berwarna putih, Nichol memasang ekspresi yang serius untuk menjalani kasus yang mejeratnay tersebut.

Jefri Nichol Kembali Menjalani Lanjutan Persidangan Kasus Narkoba

Jefri Nichol mengungkapkan bahwa persidangan merupakan hal terberat yang harus dirinya jalani disamping dengan hukuman penjara. Oleh karena itu, dirinya mempersiapkan dirinya sebaik mungkin sehingga dapat tetap fokus pada persidangan.

"Kesiapan fisik dan mental supaya tidak drop," kata Jefri Nichol.

Sidang perdana kasus Jefri Nichol sendiri telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu dengan agenda pembacaan dakwaan.

Pada persidangan tersebut JPU, menyatakan bahwa Jefri Nichol telah terbukti melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai narkotika dan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Terdakwa telah melanggar Undang-Undang," kata JPU, Jefri Hadi ketika persidangan.

Atas perbuatannya tersebut, Jefri Nichol direkomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi di RS Ketergantungan Obat yang ditunjuk oleh BNNP.

Aliansi Masyarakat Tolak Revisi KUHP Yang Telah Diselesaikan DPR Dan Pemerintah

Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menolak Revisi kitab KUHP disahkan.
"RKHUP yang akan disahkan ini masih banyak masalah didalamnya baik secara substansi atapun proses pembahasan," kata Koordinator Aliansi Masyrakat Untuk Keadilan Demokrasi, Astried Permata di Kompleks Parlemen.

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat tersebut membacakan empat tuntutan yaitu mendesak pengesahan revisi di hentikan, meminta pemerintah untuk menarik revisi dan membahas ulang serta yang terakhir adalah meminta semua rapat pembahasan revisi KUHP harus dapat diakses publik.

"Meminta pemerintah untuk menarik revisi KUHP dan membahas ulang dengan menggunakan basis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu yang melibatkan semua pihak terutama para ahli hukum pidana. Kami juga meminta bahwa semua rapat penting mengenai pembahasan ini agar dapat diakses oleh publik," ujarnya.

Aliansi Masyarakat Tolak Revisi KUHP Yang Telah Diselesaikan DPR Dan Pemerintah

Aliansi menilai KUHP saat ini menjadi hanya pajangan pemerintah dan DPR karena pengesahan tersebut terkesan memaksakan kehendak.

"Kami kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menyerukan 'Tunda KUHP, Tunda Demi Semua, Hapus Pasal Ngawur'," lanjutnya.

DPR telah menyetujui bersama pemerintah untuk mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembahasan antara Panja DPR dengan pemerintah sendiri telah selesai dilakukan.

"Panja DPR telah menyelesaikan revisi KUHP sebagai pengganti KUHP lama yang merupakan peninggalan zaman kolonial. Dengan ini, misi bangsa Indoensia untuk dekolonialisasi hukum pidana nasional telah hampir selesai," kata anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi.

Menurut anggota dari fraksi Nasdem tersebut, Panja telah menyelesaikan tugas minggu lalu. DPR melakukan pembahasan bersama pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta pada tanggal 14 dan 15 September.

September 10, 2019

PDI-P Tangerang Selatan Menolak Calon Walikota Yang Menggunakan Politik Identitas

DPC PDI-P Kota Tangerang Selatan mulai mempersiapkan calon Walikota Tangerang Selatan yang akan mereka usung di Pilkada 2020 yang akan datang dengan membuka pendaftaran pada awal minggu ini.

Ditengah penjaringan tersebut, PDI-P telah memiliki kriteria utama yang mengenai calon yang akan menduduki kursi nomor satu di Tangerang Selatan.

PDI-P Tangerang Selatan Menolak Calon Walikota Yang Menggunakan Politik Identitas

Ketua Tim Penjaringan PDI-P Suhari Wicaksono menjelaskan abhwa pihaknya memiliki kriteria khusus yang dimana salah satunya adalah bukan tokoh yang menyuarakan isu SARA dan politik identitias sebagai alat untuk menyudutkan kandidat lain.

"Kami menutup diri untuk calon yang akan menggunakan isu politik identitas untuk memenangkan Pilkada Tangerang Selatan," kata Suhari.

Menurut Suhari, kriteri utama yang akan diusung oleh partai Moncong Putih tersebut diantaranya adalah pro NKRI dan Pancasila dan menolak semua paham radikal.

Setelah dua hari dibuka, sudah ada lima orang yang mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Kelima orang tersebut adalah putri Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, pengiat anti korupsi TB Rahmad Sukendar, Tomi Patria, Hery Gagarin dan Kolonel Beben.

Mereka diharuskan untuk mengembalikan formulir pendaftaran paling lambat 17 September 2019.
Setelah itu data dan hasil survei yang dilakukan oleh DPC Tangerang Selatan akan diserahkan ke DPD PDI-P Banten yang dimana akan dikirim ke DPP PDI-P dua hari kemudian.

Fraksi PKS DKI Jakarta Tolak Wacana Wagub Lebih Dari 1 Karena Tidak Sesuai Aturan

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Ahmad Yani mengatakan bahwa wacana untuk menambah satu posisi pada wakil gubernur DKI Jakarta tidaklah relevan dan melanggar aturan yang ada.

Sebelumnya terdapat Undang-Undang Nomo 34 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur di pilih oleh DPRD DKI dengan membuka opsi wagub dapat diisi oleh lebih dari 1 orang.

Akan tetapi kemudian aturan tersebut dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 29 tahun 2007 pada pasal 10. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dpimpin oleh satu orang Gubernur dengan dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung dan berpasangan melalui sistem pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Fraksi PKS DKI Jakarta Tolak Wacana Wagub Lebih Dari 1 Karena Tidak Sesuai Aturan

"Tidak karena kita berdasarkan pada aturan tersebut. Didalam aturan tersebut wagub itu hanya satu orang tidak lebih," kata Yani.

Dirinya tidak menyebutkan secara khusus bahwa wagub lebih dari 1 orang merupakan hal yang salah akan tetapi PKS hanya berpatokan pada aturan yang menyebutkan bahwa wagub hanya dapat diisi oleh 1 orang saja.

"Ini berarti bahwa wagub ini penting. Kalau dulu bisa banyak sekarang kan hanya bisa 1 orang saja. Sesuai dengan peraturan saja. Aturannya kan cuma 2 cawagub dan nantinya baru akan dilakukan pemilihan," katanya.

Sejauh ini proses pemilihan wagub DKI masih berlarut-larut dan diharapkan akan segera dilanjutkan karena telah dimasukan kedalam tata tertib DPRD DKI Jakarta.

"Wagub insya allah pemilihannya sedang dibahas. Kita berupaya masukan dalam tatib DPRD," lanjutnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan supaya wagub DKI diisi oleh lebih dari 1 orang.
Ketua DPRD sementara yaitu Pantas Nainggolan mengatakan bahwa usulan tersebut tidaklah dimasukan kedalam tata tertib akan tetapi usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Kalau didalam tatib itu tidak ada. Ini hanya usulan yang muncul karena pada kenyataannya hingga jaman Bang Yos, wagub DKI itu ada 4 orang dan itu didukung oleh otonomi DKI yang berada di level provinsi," kata Pantas.

Suporter Thailand Ungkapkan Kesenangannya Dapatkan Jersey Dan Syal Dari Suporter Indonesia

Salah satu suporter Thailand memperoleh kejutan setelah menonton pertandingan antara Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Suporter yang bernama Pa Tha Na memperoleh sebuah jersey dan syal dari suporter Indonesia. Dirinya mengaku senang dengan hadiah tersebut dan menganggap suporter Indonesia suportif dalam menanggapi menang kalahnya dalam sebuah pertandingan sepakbola serta ramah dalam menyambut tim tamu beserta suporternya.

Suporter Thailand Ungkapkan Kesenangannya Dapatkan Jersey Dan Syal Dari Suporter Indonesia

Pa Tha mengaku bahwa dirinya mengetahui kabar kericuhan pada pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia beberapa hari lagu. Dirinya berharap supaya hal serupa tidak terulang lagi karena mencederai sportivitas.

"Suporter Indonesia cukup baik dan supportif. Apa yang diberitakan media itu ketika melawan Malaysia tidaklah benar sepenuhnya," ucapnya ketika ditemui di GBK.

"Mereka sangat baik dalam menyambut kami. Saya sangat berterima kasih," tambahnya.

Mengenai pertandingan antara kedua tim, Pa Tha mengatakan bahwa Indonesia sesungguhnya bermain dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari peluang yang dimiliki oleh Indonesia pada babak pertama dan kedua.

"Saya kira permainan Indonesia sudah cukup bagus. Pemain mendapatkan beberapa kesempatan terutama pada kesempatan kedua akan tetapi belum dapat memanfaatkannya," kata Pa Tha.

Seperti yang diketahui, Indonesia kembali menelan kekalahan pada Kualifikasi Piala Dunia 2020 setelah dikalahkan oleh Thailand dengan skor 0-3.

September 5, 2019

Pemerintah Godok Peraturan Untuk Menargetkan Pajak Pada Netflix dan Spotify

Pemerintah berencana menarik Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada pelanggan layanan jasa dari perusahaan luar negeri yang menyediakan layanan untuk konsumen Indonesia seperti Netflix dan Spotify.

Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menjelaskan bahwa rencana tersebut telah masuk dalam RUU Kententuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

"Nanti akan kami tunjuk Subyek Pajak Luar Negeri yang berfungsi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dari pelanggan," jelasnya.

Pemerintah Godok Peraturan Untuk Menargetkan Pajak Pada Netflix dan Spotify

SPLN nantinya adalah para penyedia layanan sehingga nantinya para penyedia layanan ini akan memungut PPN dari para pelanggannya yang berada di Indonesia untuk semua transaksi yang berlangganan layanan tersebut.

Saat ini Ditjen Pajak mendapatkan kesulitan untuk dapat menarik pajak PPN dari para penyedia layanan media streaming karena masalah keterbatasan peraturan. Oleh karena itu, aturan baru tersebut perlu di buat sehingga Ditjen Pajak dapat menunjuk SPLN yang dapat dikenakan pajak PPN.

Diharapkan tahun ini RUU tersebut dapat masuk ke DPR dan dapat selesai pada 2020 yang akan datang.

"Kami tidak memiliki hak saat ini. Harus ada orangnya disini. Contohnya, Netflix tidak ada di Indonesia, fine. Sekarang kalau digunakan di Indonesia, pemerintah masih tetap dapat mengenakan pajak karena konsumsinya di Indonesia," kata dia.

Jokowi Tidak Mengetahui Ketok Palu Revisi UU KPK Di DPR

Seluruh fraksi di DPR telah menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan oleh Baleg DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang (5 September 2019). Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tidak tahu.

"Itu inisiatif dari DPR, saya belum tahu isinya gimana," kata Jokowi ketika menyerahkan sertifikat tanah bagi masyrakat di Rumah Radangk, Pontianak, Kalimantan Barat.

Jokowi Tidak Mengetahui Ketok Palu Revisi UU KPK Di DPR

Lebih lanjut, Jokowi hanya mengatakan bahwa KPK sejauh ini telah bekerja dengan sangat baik.
"Saya belum tahu bahwa revisi UU KPK, jadi saya belum dapat menyampaikan apa-apa," jelasnya.

Diberitakan bahwa Baleg bertekad untuk mengebut pembahasan revisi setelah diketok pada paripurna sehingga dapat selesai sebelum masa tugas DPR periode 2019-2024 yang akan berakhir pada 30 September ini.

"Ada tekad untuk menyelesaikan pada masa sidang ini," kata Anggota Baleg DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno.

Hendrawan percaya bahwa UU ini dapat selesai dalam waktu singkat karena seluruh fraksi di DPR telah satu suara. Politisi senior PDI-P tersebut juga mengklaim bahwa semua fraksi yang ada di Baleg telah sepakat untuk melakukan revisi pada UU KPK.

"Kalau tidak sepakat jadi ngapain dibawa ke paripurna hari ini. Kalau tidak kan menyebabkan penambahan pekerjaan rumah untuk DPR periode yang akan datang," kata Hendrawan.

Hendrawan mengaku bahwa dirinya optimis bahwa revisi UU ini akan diselesaikan dengan cepat karena DPR telah melakukan koordinasi dengan pemerintah.

Film Korea Tazza: One-Eyed Jack Akan Dihadiri Permainan Poker

Trilogi Tazza adalah film yang diadaptasi dari seri komik judi populer. Komik dan film diberi dengan nama yang sama. Ini merupakan film ketiga dan kelanjutan dari Tazza: The Hidden Card.

Premier film ini direncanakan akan dilaksanakan pada September 2019.

Tazza di sutradarai oleh Kwon Oh Kwan dan dibintangi oleh Park Jung Min sebagai Do II Cho, Ryoo Seung Bum sebagai Aekku atau One-eyed Person, Choi Yu Hwa seabgai Madona, Woo Hyeon sebagai Moolyounggam, Lee Kwang Soo sebagai Kkachi, Lim Ji Yeong sebagai Young Mi dan Kwon Hae Hyo sebagai Direktur Kwon.

Berbeda dengan dua film pertama yang mengenai permainan kartu hwatu Asia, film ketiga ini bercerita seputar mengenai permainan judi poker terpercaya.

Kata One Eyed Jack dari judul merujuk pada jenis kartu jack sekop atau jack of hear karena setiap kartu memiliki satu mata yang terbuka.

Film Korea Tazza: One-Eyed Jack Akan Dihadiri Permainan Poker

Sementara pada film kedua yang berjudul Tazza: The High Rollers mendapatkan berbagai ulasan yang bervariasi dari para kritikus film. Film tersebut merupakan salah satu film yang dianggap film terbaik pada tahun 2016.

"Film ini tidak sama dengan film sebelumnya karena di hiasi berbagai karakter unik yang dimana masing-masing memiliki peran penting. Alur cerita pun dibuat lebih cepat dan lebih sentimen dibandingkan film sebelumnya. Sejujurnya saya sangat terbebani dengan review yang bagus pada film kedua," kata sutradara.

Dirinya menambahkan bahwa ia ingin membuat film yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga film ketiga ini dapat dinikmati oleh siapa pun tanpa harus mengikuti seri pertama dan kedua. Sang sutradara juga menekankan bahwa pada film ketiga ini akan lebih ditekankan dan difokuskan pada faktor psikologis perjudian dan ketegangan.

"Intinya adalah film ini akan menggambarkan mengenai sebuah karakter. Pesona terbesarnya adalah terletak pada bagaimana karakter yang berbeda akan berkontribusi pada jalannya cerita," jelasnya.

Film ini akan menceritakan mengenail II-Chol yang diperankan oleh Park Jung Min yang merupakan seorang pemain poker yang sekaligus adalah putra penjudi legendaris dari Jjag Gwi.

Dirinya terjebak dalam penipuan yang dilakukan oleh Madonna yang diperankan oleh Choi Yu Hwa dan Sang Mu yang diperangkan oleh Yoon Je Mun. Setelah itu mereka akan bertemu dengan penjudi misterius yang memiliki mata satu yang diperankan oleh Ryu Sung Bum.

Aekku atau pejudi bermata satu tersebut telah menyiapkan ronde pertaruhan besar dengan taruhan mencapai 5 miliar Won atau sekitar 4,1 juta dollar AS untuk melawan penjudi terampil seperti Kkachi yang diperankan oleh Lee Kwang Soo, Yeong-Mi yang diperankan oleh Im Ji Yeon dan Mr. Kwon yang diperankan oleh Kwn Hae Hyo.

Film ini menjadikan beban untuk Park Jung Min karena Tazza memiliki arti sebagai karakter penjudi top. Walaupun Park menyampaikan bahwa dirinya menikmati alur cerita tersebut akan tetapi dirinya cukup tertekan.

"Peran ini membuat saya memikul beban berat. Sutradara juga sempat mengirim e-mail yang panjang untuk menjelaskan alasan mengapa saya harus memainkan II-Chol," kata Park.

Lee Kwang-Soo yang merupakan seorang aktor terkenal karena penampilannya pada acara SBS "Running Man" bekerja dengan sutradara muda pada film Collective Invention pada tahun 2015.

Dirinya mengatakan bahwa dirinya melihat karakter orang yang ceroboh dalam diri saya sehingga dirinya meminta saya untuk memerankan karakter yang lebih sembrono akan tetapi dengan keunggulan yang menyenangkan. Itu adalah dasar bagi karakter yang saya perankan," kata Kwang Soo.