August 12, 2019

PAN Usulkan Jumlah Pimpinan MPR Menjadi 10 Orang

Wasekjen Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay mengusulkan untuk mengubah jumlah pimpinan DPR menjadi 10 orang. Usulan di tujukan untuk mendinginkan perebutan kursi pimpinan MPR atar fraksi di parlemen.

Pernyataan tersebut disebutkan menyusul rencana PDI-P membuka opsi paket pimpinan MPR bersama dengan partai yang mendukung Prabowo-Sandiaga dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945.

Saleh menjelaskan bahwa jumlah pimpinan MPR untuk 2019-2024 adalah berjumlah 5 orang. Jumlah pimpinan MPR saat ini berjumlah 8 orang yang berarti untuk periode 2019-2024, jumlah pimpinan MPR akan berkurang 3 orang.

"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang yang dimana rinciannya adalah 1 orang mewakili DPD dan 9 orang mewakili fraksi parpol di parlemen.

PAN Usulkan Jumlah Pimpinan MPR Menjadi 10 Orang

Untuk ketuanya, dapat kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh.

Saleh menjelaskan bahwa salah satu bentuk rekonsiliasi kebangsaan adalah dengan menambah jumlah kursi pimpinan MPR sehingga dirinya berharap bahwa pemilihan pimpinan nanti dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat bukan dengan voting.

"Musyawarah mufakat merupakan wujud dari demokrasi Pancasila. Itu yang harus diperjuangkan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi yang didengungkan semua pihak dapat terlaksana," jelasnya.
Saleh mengatakan bahwa DPR dan MPR memiliki fungsi yang berbeda. Dirinya menekankan bahwa posisi MPR melebihi DPR karena merupakan rumah bagi seluruh masyarakat dan tempat pengaduan mengenai politik kebangsaan.

"MPR rumah untuk kita semua termasuk tempat mengadu bagi masyarakat berkenaan dengan politik kebangsaan," jelasnya. Selanjutnya juga mengenai rencana amandemen UUD 1945 untuk menghadirkan kembali GBHN.

Saleh menjelaskan bahwa semua fraksi termasuk DPD di MPR sudah menyepakati mengenai wacana tersebut. Menurut Saleh, pada akhir periode nanti, pimpinan MPR akan menyampaikan rekomendasi terkait aspek mengenai amandemen terbatas pada UUD 1945.

"Rekomendasi terkait dengan aspek yang berhubungan dengan amandemen terbatas. Sekarang malah sudah berada pada tahap finalisasi sebelum diputuskan di paripurna," jelasnya.

Sebelumnya, Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR mengharapkan MPR periode 2019-2024 akan mendukung rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan oleh partainya.

"PDI Perjuangan ingin pimpinan MPR itu hanya 5 orang sesuai dengan perintah UU MD3 yang telah disetujui. Komponennya tentunya diisi oleh 1 dari DPD dan 4 orang dari fraksi DPR yang dimana setuju dengan amandemen terbatas UUD 194," kata Basarah.

Basarah mengatakan bahwa komposisi pimpinan MPR harus sepakat dengan rencana amandemen terbatas UUD 1945 sesuai dengan usulan dari PDI-P.

Partai pemenangan pemilu 2019 tersebut telah berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menentukan komposisi pimpinan MPR dan melobi partai politik di DPR untuk mendukung wacana amandemen terbatas tersebut.

Basarah menjelaskan bahwa PDI-P membuka semua kemungkinan adanya unsur dari luar koalisi pendukung Jokowi - Ma'ruf untuk masuk kedalam komposisi pimpinan MPR selama mendukung wacana tersebut.

Dirinya menjelaskan bahwa komposisi pimpinan MPR tersebut nantinya juga harus disetujui oleh Presiden Joko Widodo.