August 28, 2019

Moeldoko Nyatakan Presiden Tidak Dapat Intervensi Proses Seleksi Capim KPK

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak dapat dan tidak akan melakukan intervensi terhadap panitia seleksi Capim KPK yang tengah berlangsung walaupun adanya desakan dari sejumlah tokoh masyarakat.

"Tidak ada intervensi," katanya di Kantor Staf Kepresidenan.

Moeldoko mengatakan bahwa tujuan dibentuknya panitia seleksi tersebut justru bertujuan untuk menghindari adanya intervensi dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Menurutnya, tidaklah mungkin jika di tengah jalan seperti ini Presiden melakukan intervensi secara tiba-tiba.

"Tim seleksi tersebut adalah benar-benar tim yang mandiri dan independen dari kepentingan apapun," jelas mantan Panglima TNI tersebut.

Terkait sejumlah anggota Pansel yang diduga memiliki konflik kepentingan karena memiliki kedekatan dengan instansi lain yaitu kepolisian, Moeldoko meminta kepada semua pihak jangan menebar prasangka buruk terlebih dahulu. Dirinya menilai bahwa saat ini sulit untuk dapat mencari sosok yang sempurna.

Moeldoko Nyatakan Presiden Tidak Dapat Intervensi Proses Seleksi Capim KPK

"Kalau mau yang sempurna ya cari di surga saja," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK yang berasal dari berbagai LSM dibidang anti-korupsi meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencoret beberapa calon yang dianggap bermasalah. Sejauh ini Koalisi Kawal Capim KPK membuat petisi online yang telah di tandatangani oleh 62.887 orang.
Penggagas petisi tersebut adalah Kurnia Ramadhana yang merupakan seorang aktivis dari ICW.

Dirinya menjelaskan bahwa capim KPK saat ini memiliki persoalan serius seperti Pansel yang tidak memperhatikan rekam jejak dari para calon. Selain itu, calon yang lolos sebagian besar adalah calon yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki hingga adanya salah satu anggota Pansel yang menganggap bahwa pimpinan lembaga antirasuah tersebut harus terdapat unsur dari lembaga penegak hukum konvensional seperti Polri dan Kejaksaan.