July 17, 2019

Wali Kota Tangerang Anggap Kemenkumham Tidak Butuh Pemkot

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menilai bahwa bangunan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Tangerang tampaknya tidak membutuhkan pelayanan dari Pemkot Tangerang.

Soalnya, menurut Arief, dirinya tidak mendapatkan respon ataupun protes dari pihak Kemenkumham mengenai surat Arief yang menyatakan akan menghentikan berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh Pemkot Tangerang seperti penerangan jalan umum, perbaikan drainase hingga pembuangan sampah di beberapa perkantoran yang berada di atas lahan Kemenkumham di Kota Tangerang.

"Kalau warga yang berada di kompleks kehakiman sudah mengirim proses kepada saya maka akan saya layani kembali. Tapi dari Kemenkumham tidak ada respon, sepertinya tidak membutuhkan Pemkot lagi. Mungkin sudah memiliki pelayanan yang lain," kata Arief.

Wali Kota Tangerang Anggap Kemenkumham Tidak Butuh Pemkot

Arief menjelaskan bahwa Kemenkumham sempat mengatakan bahwa Pemkot Tangerang tidaklah ramah dalam menyediakan pelayanan kepada lembaganya. Oleh karena itu, dirinya menganggap bahwa Kementerian tersebut telah mendapatkan pelayanan yang lebih ramah daripada pelayanan yang ada di kota Tangerang.

"Kemarin mengatakan bahwa pelayanan kami kurang ramah, mungkin dia sudah mendapatkan pelayanan yang lebih ramah untuk mengurusin sampah, penerangan dan perbaikan lainnya. Kalau diminta lagi yang tinggal telepon dan sama-sama diselesaikan," kata Arief.

Arief menghentikan layanan kepada perkantoran yang berdiri diatas lahan Kemenkumham karena Kemenkumham tidak menjawab surat klarifikasi yang di layangkan olehnya terkait pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai izin mendirikan bangunan.

Saat peresmian gedung Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi yang berada di atas lahan Kemenkumham yang berada di pusat Kota Tangerang pada 3 Juli lalu, Yasonna menyindir Arief karena izin bangunan tersebut. Yasonna menyebut bahwa Arief mencari gara-gara karena tidak kunjung mengeluarkan IMB untuk gedung kampus tersebut.

Yasonna mengatakan bahwa Arief ingin menjadikan lahan tersebut menjadi lahan pertanian.
Arief sendiri mengatakan bahwa Pemkot Tangerang tidak mengeluarkan IMB untuk Politeknik tersebut karena Politeknik tersebut berada dalam ruang terbuka hijau.

"Kenapa tidak dikeluarin izinnya, karena itu undang-undang. Jika saya mengeluarkan IMB tersebut maka saya bisa di pidana," kata Arief.

Dirinya mengatakan bahwa persoalan izin bangunan di atas lahan tersebut telah berlarut-larut dibiarkan. Arief bermaksud untuk membenahi masalah tersebut dengan mengajak bicara pihak Kemenhumkam akan tetapi pihak dari Kementerian tidaklah hadir dan jika hadir pun lebih memilih untuk walk out dari ruang rapat.

Pihak Pemkot sendiri beralasan bahwa mereka tengah mengupayakan perubahan peruntukan untuk lahan tersebut akan tetapi proses yang panjang membuatnya tidak selesai hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemkot tidak dapat memberikan IMB untuk beberapa bangunan yang didirikan diatas lahan milik Kemenkumham tersebut.