July 30, 2019

Pemerintah Masih Membahas Keringanan Pajak Untuk Produsen Mobil Listrik

Pemerintah Indonesia masih mengkaji terkait pemberian keringanan pajak untuk para produsen yang memproduksi mobil yang menggunakan tenaga listrik.

Keringanan pajak tersebut merupakan bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada para produsen mobil listrik dengan tujuan mendorong pertumbuhan industri tersebut.

Hal ini diutarakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditanya mengenai proses pembahasan peraturan presiden mengenai mobil listrik ini.

"Sebenarnya sudah pasti keluar dalam waktu singkat ini. Ini tengah tentang keringanan pajak seperti apa yang dapat diberikan oleh pemerintah," kata Kalla.

Pemerintah Masih Membahas Keringanan Pajak Untuk Produsen Mobil Listrik

Kalla menjelaskan bahwa pemberian keringanan pajak tersebut harus dicermati secara seksama dan hati-hati. Pemerintah ingin industri mobil listrik semakin berkembang sehingga opsi keringanan pajak bagi produsen mobil ini diwacanakan.

Walaupun begitu, pemerintah juga terlihat enggan kehilangan potensi pajak yang dapat diperoleh dari industri ini.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini  tengah mencari formula yang pas untuk memberikan keringanan pajak kepada para produsen mobil yang dimana kerinangan pajak tersebut tidak akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

"Tentunya harus seimbang dengan produksi yang lain. Jadi berapa pendapatan negara dan berapa yang bisa kita ringankan. Kalau langsung nihil tentunya akan mempengaruhi pendapatan pajak. Jadi itu tentunya ada batasannya yang dapat diberikan. Sekali lagi, teknisnya sudah oke tinggal masalah keringanan dibagian mana," ucap Wakil Presiden 2 periode ini.

Perpres terkait dengan ekosistem industri mobil listrik nasional sendiri belum diterbitkan sehingga sering dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa kendala dari penerbitan peraturan presiden disebabkan oleh pro kontra dari anggota kabinet kerja.

"Peraturan ini sesungguhnya sudah digodok hampir 1,5 tahun akan tetapi debat dari menteri di kabinet tidak juga selesai-selesai. Ada yang pro mobil listri akan tetapi ada juga yang kontra," kata Ignasius Jonan.

"Seharunya ini sudah bisa diselesaikan karena ini sudah tertunda cukup lama," lanjutnya.
Proses perdebatan panjang ini disinyalir terkait dengan pembahasan komponen lokal yang harus digunakan oleh produsen dalam memproduksi kendaraan listrik ini.

"Kalau mau nunggu komponen lokalnya 100%, saya kira orang yang saat ini berdebat pun mungkin sudah pensiun dan barang itu juga enggak jadi," kata Jonan.

Mantan Dirut PT KAI tersebut menyebutkan bahwa peraturan presiden mobil listri itu hanya akan menjadi landasan pertama karena setelah diterbitkan akan disusul oleh penerbitan peraturan menteri keuangan untuk memberikan insentif pajak kepada produsen.

"Nanti tanyakan ke Ibu Menteri Keuangan bentuk insentifnya seperti apa. Akan tetapi lebih baik fokus ke pembahasan komponen lokal ini dulu karena melibatkan beberapa kementerian," jelasnya.