July 24, 2019

Jokowi Diminta Tidak Memilih Sosok Yang Terafiliasi Dengan Parpol Untuk Posisi Jaksa Agung

Mantan anggota Komisi Kejaksaan Kaspudin Nor Berharap bahwa Presiden Jokowi tidak akan kembali mengangkat Jaksa Agung yang memiliki afiliasi dengan partai politik pada periode kedua masa jabatannya nanti.

"Jaksa Agung itu haruslah dari profesional dan tidak memiliki afiliasi politik dengan partai manapun. Profesional dan kredibel itulah yang penting," kata Kaspudin.

Mantan anggota Komisi Kejaksaan Kaspudin Nor Berharap bahwa Presiden Jokowi tidak akan kembali mengangkat Jaksa Agung yang memiliki afiliasi dengan partai politik pada periode kedua masa jabatannya nanti. "Jaksa Agung itu haruslah dari profesional dan tidak memiliki afiliasi politik dengan partai manapun. Profesional dan kredibel itulah yang penting," kata Kaspudin. Kaspudin menjelaskan bahwa Jaksa Agung yang profesional, kredibel dan independen merupakan hal yang penting karena Kejagung merupakan lembaga hukum yang harusnya terlepas dari kepentingan politik apapun. Saat ini Jaksa Agung dijabat oleh M Prasetyo yang merupakan seorang pensiunan jaksa yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Setelah pensiun Prasetyo bergabung dengan Partai Nasdem hingga akhirnya mundur dari partai tersebut karena ditunjuk sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi. "Kalau memang ada jaksa karier yang bagus, berintegritas dan profesional maka akan lebih bagus jaksa tersebut yang diangkat jadi Jaksa Agung karena itu akan menjaga kesolidan Kejaksaan sekaligus menjadi awal Kejaksaan yang dipimpin oleh pihak internal seperti Menteri Luar Negeri yang lebih banyak dijabat oleh diplomat senior dari unsur internal," kata Kaspudin. Walaupun demikian, Kaspudin menjelaskan bahwa walaupun dari kalangan internal, sosok tersebut haruslah juga melewati proses fit and proper test serta memiliki rekam jejak yang transparan dan tanpa cacat. "Kejaksaan ini adalah ukuran dari penegakan hukum karena semua proses penuntutan haruslah melewati Kejaksaan kecuali Tipikor yang KPK memiliki hak untuk melakukan pentuntutan. Oleh karena itu jabatan Jaksa Agung ini adalah jabatan yang sangat strategis baik tugas, posisi hingga fungsinya sehingga tidaklah aneh jika orang yang menjabat haruslah seorang negarawan," kata Kaspudin.

Kaspudin menjelaskan bahwa Jaksa Agung yang profesional, kredibel dan independen merupakan hal yang penting karena Kejagung merupakan lembaga hukum yang harusnya terlepas dari kepentingan politik apapun.

Saat ini Jaksa Agung dijabat oleh M Prasetyo yang merupakan seorang pensiunan jaksa yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Setelah pensiun Prasetyo bergabung dengan Partai Nasdem hingga akhirnya mundur dari partai tersebut karena ditunjuk sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi.

"Kalau memang ada jaksa karier yang bagus, berintegritas dan profesional maka akan lebih bagus jaksa tersebut yang diangkat jadi Jaksa Agung karena itu akan menjaga kesolidan Kejaksaan sekaligus menjadi awal Kejaksaan yang dipimpin oleh pihak internal seperti Menteri Luar Negeri yang lebih banyak dijabat oleh diplomat senior dari unsur internal," kata Kaspudin.

Walaupun demikian, Kaspudin menjelaskan bahwa walaupun dari kalangan internal, sosok tersebut haruslah juga melewati proses fit and proper test serta memiliki rekam jejak yang transparan dan tanpa cacat.

"Kejaksaan ini adalah ukuran dari penegakan hukum karena semua proses penuntutan haruslah melewati Kejaksaan kecuali Tipikor yang KPK memiliki hak untuk melakukan pentuntutan. Oleh karena itu jabatan Jaksa Agung ini adalah jabatan yang sangat strategis baik tugas, posisi hingga fungsinya sehingga tidaklah aneh jika orang yang menjabat haruslah seorang negarawan," kata Kaspudin.