July 17, 2019

Dua Pejabat Kementerian PUPR Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara Oleh KPK

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut dua pejabat pembuat komitmen atau PPK yang bertugas di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Meina Woro Kustinah dan Donny Sofyan Arifin dengan hukuman 5 tahun dan 6 tahun penjara.

Jaksa juga menuntut keduanya untuk membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Keduanya dituntut atas perkara dugaan suap untuk memperlancar proyek di Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

"Kami JPU, menuntut majelis hakim memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan penjara," kata salah seorang jaksa KPK ketika membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dua Pejabat Kementerian PUPR Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara Oleh KPK

Hal yang dianggap memberatkan kedua terdakwa adalah tindaka keduanya dianggap tidak mendukung upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi dan perbuatan menerima uang terkait proyek dapat menciptakan pratek kolusi dan korupsi dalam proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Adapun hal yang dianggap meringankan untuk terdakwa Meina adalah telah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan dan kooperatif selama proses hukum berjalan dalam mengungkap proses korupsi ini dilakukan.

Khusus untuk Meina, KPK juga menuntut untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 526 juta yang dikurangi uang sebesar Rp 110 juta yang dititipkan di KPK sehingga sisa uang pengganti tinggal hanya Rp 416 juta.

Ketentuanya uang pengganti ini adalah wajib dibayarkan paling lambat 1 bulan dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak diganti maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Jika harta yang disita tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman 6 bulan penjara.

Untuk terdakwa Donny sendiri hal yang meringankan adalah telah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sama sekali, bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggunan keluarga.

Donny sendiri juga diwajibkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 820 juta akan tetapi uang tersebut sudah berada di tangan KPK sehingga tidak dituntut dengan pembayaran uang pengganti.

Jaksa menilai keduanya telah terbukti secara sah menerima suap dari Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara bernama Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Donnya dianggap terbukti menerima uang mencapai Rp 820 juta sementara itu Meina menerima uang mencapai Rp 1,42 miliar dan 23 ribu dollar Singapura. Walaupun demikian, tuntutan uang pengganti Meina lebih sedikit karena uang yang dia terima tidak semua digunakan untuk kepentingan pribadi.

Jaksa menyebutkan bahwa dari total Rp 1,42 miliar tersebut sebanyak Rp 893.926.700 digunakan oleh terdakwa Meina menjalankan tugas serta kegiatannya sebagai PPK Pembangunan SPAM Strategis wilayah IB.

Jaksa mengungkapkan bahwa pemberian uang tersebut bertujuan agar Meina dan Donny mempermudah pengawasan proyek sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek dilakukan oleh Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Keduanya dituntut melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.