July 19, 2019

Densus 88 Antiteror Aman Seorang Pria Di Padang Yang Berprofesi Sebagai Pedagang Garam

Seorang terduga teroris dengan inisial N diamankan oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Ketua RT/RW 002/002 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Syaiful menjelaskan bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi sekitar jam 10 malam WIB.

"Satu grup orang datang yang ternyata merupakan polisi dari Densus 88 yang didampingi oleh aparat dari Polda dan Polres. Polisi mengamankan lokasi terlebih dahulu dan membuat terkejut saat itu," kata Syaiful.

Densus 88 Antiteror Aman Seorang Pria Di Padang Yang Berprofesi Sebagai Pedagang Garam

Syaiful mengatakan abhwa dirinya tidaklah memiliki kecurigaan atas aktivitas dari N karena dia merupakan warga biasa yang memiliki profesi sebagai pedagang garam selain itu N itu dikenal ramah dan dekat dengan warga sekitar dan tertangga.

"Dia juga rajin shalat sehingga kami tidak ada curiga dengannya sama sekali selain itu dirinya tidak terlihat ada gejala radikal seperti memaksakan pemahaman agamanya," kata Syaiful.

Selain itu, menurut Syaiful, N juga merupakan warga yang aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat.

"Kami tidak tahu apa yang terjadi pada N. Yang jelas dia termasuk warga yang baik," katanya.

Selain membawa N, menurut Syaiful, petugas yang datang juga membawa beberapa barang elektronik seperti ponsel dan laptop yang kemungkinan milik N.

Hingga kini, Densus 88 Antiteror belum memberikan keterangan apapun mengenai penangkapan tersebut.

Komedian Nunung Diamankan Polisi Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Komedian Tri Retno Prayudati atau lebih dikenal dengan nama Nunung beserta suaminya diamankan oleh aparat kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena digerebek oleh aparat ketika melakukan transaksi barang haram tersebut dengan bandar narkoba bernama HM.

Nunung menyerahkan uang sebesar Rp 3,7 juta kepada tersangka lainnya yaitu E didepan rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Setelah mengamankan Nunung, polisi mengamankan HM dengan barang bukti berupa satu telepon genggam dan juga uang tunai hasil transaksi sabu.

Komedian Nunung Diamankan Polisi Terkait Penyalahgunaan Narkoba

"Hasil interograsi terhadap Nunung adalah dirinya membeli barang tersebut dari HM sebesar Rp 1,3 juta per gram. Sebelumnya dirinya juga sudah berhutang sebesar Rp 1,1 juta kepada HM," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Setelah diperiksa, HM mengaku bahwa dirinya mendapatkan barang tersebut dari tersangka E yang telah masuk kedalam DPO.

"HM memperoleh sabu dari E dengna cara tempel di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat," jelas Argo.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Narkoba Metro Jaya menangkap publik figur yang berprofesi sebagai seorang komedian atasa kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Komedian yang akhirnya diketahui adalah Nunung ditangkap di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan.

Polisi mengamankan bukti berupa satu klil sabu dengan berat 0,36 gram, dua klip kecil besar bungkus sabu, 3 buah sedotan plastik untuk konsumsi sabu, satu sedotan plastik untuk sendok sabu, satu buah botol kemasan minuman yang telah diubah menjadi bong.

Nunung mengaku bahwa dirinya menggunakan sabu kurang lebih 5 bulan yang lalu dengan tujuan meningkatkan stamima. Baik Nunung dan suaminya telah dinyatakan positif sabu oleh polisi.

PPP Pasrahkan Posisi Menteri Untuk Partainya Kepada Presiden Joko Widodo

Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam menentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi pembantunya di kabinet. Bagi Monoarfa, baik sedikit ataupun banyak jatah yang diberikan kepada PPP tidaklah menjadi masalah.

"Presiden sudah tahu bahwa setiap partai itu siapa yang diperlukan yang dimana beliau memiliki informasi yang lebih lengkap," kata Monoarfa.

PPP Pasrahkan Posisi Menteri Untuk Partainya Kepada Presiden Joko Widodo

Monoarfa mengatakan bahwa partainya tidak akan mendikte Jokowi untuk urusan pemilihan menteri di kabinet. PPP, menurut Monoarfa mengatakan bahwa partai yang dia pimpin akan menerima apapun posisi menteri yang ditawarkan oleh Jokowi nantinya termasuk juga pos Menteri Agama yang masih dipegang oleh PPP saat ini walaupun diliputi skandal jual beli jabatan yang menyeret Ketum PPP Romahurmuziy.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani berharap bahwa partainya dapat memperoleh posisi menteri sebanyak mungkin akan tetapi sama seperti Monoarfa bahwa PPP akan menerima semua keputusan dari Presiden.

"Kalau harapan ya boleh sebanyaknya, tetapi itu adalah hak Presiden yang kemungkinan akan prinsip proposionalitas untuk menjaga kesolidan dari koalisi," kata dia.

Untuk Menteri Agama yang telah dua kali di isi oleh kader PPP, Asrul Sani mengatakan bahwa dirinya tidak berharap cukup besar akan mendapatkan pos tersebut kembali terutama setelah dalam 2 kali masa jabatan tersebut diliputi 2 skandal yang melibatkan Ketum PPP.

"Kami sadarkna kepada Pak Presiden saja. Jika tidak mendapatkan pos Menteri Agama juga sudah tidak masalah. Itu saja," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

July 17, 2019

Dua Pejabat Kementerian PUPR Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara Oleh KPK

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut dua pejabat pembuat komitmen atau PPK yang bertugas di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Meina Woro Kustinah dan Donny Sofyan Arifin dengan hukuman 5 tahun dan 6 tahun penjara.

Jaksa juga menuntut keduanya untuk membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.
Keduanya dituntut atas perkara dugaan suap untuk memperlancar proyek di Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

"Kami JPU, menuntut majelis hakim memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan penjara," kata salah seorang jaksa KPK ketika membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dua Pejabat Kementerian PUPR Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara Oleh KPK

Hal yang dianggap memberatkan kedua terdakwa adalah tindaka keduanya dianggap tidak mendukung upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi dan perbuatan menerima uang terkait proyek dapat menciptakan pratek kolusi dan korupsi dalam proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Adapun hal yang dianggap meringankan untuk terdakwa Meina adalah telah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan dan kooperatif selama proses hukum berjalan dalam mengungkap proses korupsi ini dilakukan.

Khusus untuk Meina, KPK juga menuntut untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 526 juta yang dikurangi uang sebesar Rp 110 juta yang dititipkan di KPK sehingga sisa uang pengganti tinggal hanya Rp 416 juta.

Ketentuanya uang pengganti ini adalah wajib dibayarkan paling lambat 1 bulan dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak diganti maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Jika harta yang disita tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman 6 bulan penjara.

Untuk terdakwa Donny sendiri hal yang meringankan adalah telah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sama sekali, bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggunan keluarga.

Donny sendiri juga diwajibkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 820 juta akan tetapi uang tersebut sudah berada di tangan KPK sehingga tidak dituntut dengan pembayaran uang pengganti.

Jaksa menilai keduanya telah terbukti secara sah menerima suap dari Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara bernama Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Donnya dianggap terbukti menerima uang mencapai Rp 820 juta sementara itu Meina menerima uang mencapai Rp 1,42 miliar dan 23 ribu dollar Singapura. Walaupun demikian, tuntutan uang pengganti Meina lebih sedikit karena uang yang dia terima tidak semua digunakan untuk kepentingan pribadi.

Jaksa menyebutkan bahwa dari total Rp 1,42 miliar tersebut sebanyak Rp 893.926.700 digunakan oleh terdakwa Meina menjalankan tugas serta kegiatannya sebagai PPK Pembangunan SPAM Strategis wilayah IB.

Jaksa mengungkapkan bahwa pemberian uang tersebut bertujuan agar Meina dan Donny mempermudah pengawasan proyek sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek dilakukan oleh Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Keduanya dituntut melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Wali Kota Tangerang Anggap Kemenkumham Tidak Butuh Pemkot

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menilai bahwa bangunan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Tangerang tampaknya tidak membutuhkan pelayanan dari Pemkot Tangerang.

Soalnya, menurut Arief, dirinya tidak mendapatkan respon ataupun protes dari pihak Kemenkumham mengenai surat Arief yang menyatakan akan menghentikan berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh Pemkot Tangerang seperti penerangan jalan umum, perbaikan drainase hingga pembuangan sampah di beberapa perkantoran yang berada di atas lahan Kemenkumham di Kota Tangerang.

"Kalau warga yang berada di kompleks kehakiman sudah mengirim proses kepada saya maka akan saya layani kembali. Tapi dari Kemenkumham tidak ada respon, sepertinya tidak membutuhkan Pemkot lagi. Mungkin sudah memiliki pelayanan yang lain," kata Arief.

Wali Kota Tangerang Anggap Kemenkumham Tidak Butuh Pemkot

Arief menjelaskan bahwa Kemenkumham sempat mengatakan bahwa Pemkot Tangerang tidaklah ramah dalam menyediakan pelayanan kepada lembaganya. Oleh karena itu, dirinya menganggap bahwa Kementerian tersebut telah mendapatkan pelayanan yang lebih ramah daripada pelayanan yang ada di kota Tangerang.

"Kemarin mengatakan bahwa pelayanan kami kurang ramah, mungkin dia sudah mendapatkan pelayanan yang lebih ramah untuk mengurusin sampah, penerangan dan perbaikan lainnya. Kalau diminta lagi yang tinggal telepon dan sama-sama diselesaikan," kata Arief.

Arief menghentikan layanan kepada perkantoran yang berdiri diatas lahan Kemenkumham karena Kemenkumham tidak menjawab surat klarifikasi yang di layangkan olehnya terkait pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai izin mendirikan bangunan.

Saat peresmian gedung Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi yang berada di atas lahan Kemenkumham yang berada di pusat Kota Tangerang pada 3 Juli lalu, Yasonna menyindir Arief karena izin bangunan tersebut. Yasonna menyebut bahwa Arief mencari gara-gara karena tidak kunjung mengeluarkan IMB untuk gedung kampus tersebut.

Yasonna mengatakan bahwa Arief ingin menjadikan lahan tersebut menjadi lahan pertanian.
Arief sendiri mengatakan bahwa Pemkot Tangerang tidak mengeluarkan IMB untuk Politeknik tersebut karena Politeknik tersebut berada dalam ruang terbuka hijau.

"Kenapa tidak dikeluarin izinnya, karena itu undang-undang. Jika saya mengeluarkan IMB tersebut maka saya bisa di pidana," kata Arief.

Dirinya mengatakan bahwa persoalan izin bangunan di atas lahan tersebut telah berlarut-larut dibiarkan. Arief bermaksud untuk membenahi masalah tersebut dengan mengajak bicara pihak Kemenhumkam akan tetapi pihak dari Kementerian tidaklah hadir dan jika hadir pun lebih memilih untuk walk out dari ruang rapat.

Pihak Pemkot sendiri beralasan bahwa mereka tengah mengupayakan perubahan peruntukan untuk lahan tersebut akan tetapi proses yang panjang membuatnya tidak selesai hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemkot tidak dapat memberikan IMB untuk beberapa bangunan yang didirikan diatas lahan milik Kemenkumham tersebut.

Respon Walikota Tri Rismaharini Atas Laporan 2 SMP Surabaya Hanya Mendapatkan 2 Siswa Baru

SMP Gatra dan SMP PGRI 5 di Surabaya dikabarkan hanya menerika 2 siswa baru untuk tahun ajaran 2019/2020 ini.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengomentasi SMP swasta yang hanya mendapatkan siswa baru dengan jumlah sedikit tersebut.

"Ya enggak apa-apa. Biaya bantuan operasionalnya akan tetapi dibantu oleh Pemkot dalam jumlah satu rombongan belajar. Tapi, memang itu tidak dapat kita paksakan. Orang pastinya ingin mendapatkan yang terbaik termasuk sekolah. Persaingan pasti sangat ketat antar sekolah. Kalau kualitas belum terbukti dan juga jarang terekspos pastinya tidak akan laku," kata Rima.

Menurut Risma, orang tua siswa pastinya akan memilih sekolah yang bagus baik itu swasta ataupun negeri. Menurutnya kualitas tersebutlah yang akan menentukan apakah sekolah tersebut dapat menggaet calon siswa baru atau tidak.

Respon Walikota Tri Rismaharini Atas Laporan 2 SMP Surabaya Hanya Mendapatkan 2 Siswa Baru

Walaupun begitu, dirinya menegaskan bahwa sekolah swasta dengan jumlah peserta didik yang minim juga akan diberikan bantuan per rombongan belajar sehingga dapat tetap beroperasi. Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyediakan bantuan operasi pendidikan daerah atau BOPDA.

"Nanti akan diberikan BOPDA. Ini sedang dilakukan penataan dan tidak bisa diberika serta-merta. Itu sudah prosedur dari dulu. Kita tetap mendata dengan benar. Berhubung data nya belum siap sepenuhnya jadinya kami belum tahu detailnya bagaimana," kata Risma.

Sebelumnya, Kepala SMP Gatra Abdul Aziz mengatakan bahwa sekolah yang dipimpinnya tersebut tengah berada dalam kondisi yang sulit dan tertekan akibat dari kebijakan Dinas Pendidikan Surabaya yang menambah batas penerimaan SMP negeri.

Menurut Abdul Aziz, hal ini sangat mempengaruhi proses dan jumlah rekrumen pada sekolah swasta.

"Kebijakan ini lebih menguntungkan sekolah negeri. Sepanjang sejarah baru kali ini sekolah SMP Gatra hanya mendapatkan 2 siswa baru. Apakah akan kami bubarkan, leluhur kami dan pendiri sekolah ini telah mewariskan bahwa sekolah ini harus tetap ada," kata Aziz.

Dilain tempat, kepala sekolah SMP PGRI 5 Hentri Poerwidajati mengatakan bahwa pihaknya pasrah dengan kondisi yang didapat oleh sekolahnya tersebut.

"Mbok SMP Swasta diperhatikan juga. Setidaknya kebijakan itu dibuat juga dengan tujuan memajukan sekolahnya secara keseluruhan bukan hanya negeri saja. Tidak dibeda-bedakan begitu," kata Hentri.